Rasio Jumlah Apoteker Secara Nasional Masih Cukup Jauh dari Target Ideal

JAKARTA, 30 Agustus 2026 — Sistem pengelompokan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kini memicu gelombang protes luas di masyarakat. Banyak warga kurang mampu justru tercatat di desil atas, sehingga bantuan sosial (bansos) dan subsidi yang menjadi hak mereka terancam dicabut.

 

Anomali Data yang Meresahkan

 Kasus-kasus yang muncul sungguh ironis: penarik becak yang penghasilannya pas-pasan tiba-tiba masuk Desil 6–10, warga berpenghasilan rendah tercatat sejahtera secara administratif. Ketidakakuratan ini langsung berakibat fatal:

 

-Terhenti Bansos & Subsidi: PKH, KJP, jaminan kesehatan PBI-JK, hingga subsidi energi terputus.

-Kesulitan Akses Pendidikan: Sulit mendapat SKTM, keringanan UKT, risiko putus sekolah.

-Hilangnya Jaminan Sosial: Status desil yang melonjak sepihak mencabut hak perlindungan sosial warga.

 

Apa Itu Desil?

 Desil membagi rumah tangga menjadi 10 kelompok — Desil 1 (terendah) hingga Desil 10 (tertinggi). BPS menjelaskan desil adalah peringkat relatif, bukan ukuran mutlak kaya atau miskin. Namun masalah muncul saat angka ini dijadikan satu-satunya penentu kelayakan bantuan.

 

Tanggapan Berbagai Pihak

 Peneliti Kependudukan BRIN, Yanu Endar Prasetyo, menegaskan: "Desil menjadi polemik karena digunakan sebagai alat tunggal verifikasi penyaluran subsidi." Anggota DPR juga mendesak evaluasi menyeluruh, lantaran data yang keliru justru merugikan rakyat kecil.

 

Langkah Perbaikan & Cara Mengajukan Sanggahan

 

Pemerintah membuka ruang pemutakhiran data bagi warga yang merasa datanya tidak akurat:

 

-  Cek & Ajukan Lewat Aplikasi: Gunakan aplikasi Cek Bansos (Kemensos) atau situs dtsen-form.bps.go.id.

- Datangi Kelurahan: Laporkan lewat sistem SIKS-NG di kantor desa/kelurahan setempat.

- Proses Verivali: Pemerintah berjanji terus memperbaiki verifikasi dan validasi data agar bansos tepat sasaran.

 

Akurasi data bukan sekadar soal angka — ia menyangkut hak hidup dan kesejahteraan jutaan rakyat. Masyarakat berharap perbaikan tidak sekadar janji, tetapi benar-benar terwujud agar tidak ada lagi warga miskin yang kehilangan haknya karena data yang keliru.